Pengertian
Akuntansi Pemerintah ( Govermental accounting ) ,Akuntansi pemerintah berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga- lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Pengertian dari beberapa ahli mengenai Akuntansi Pemerintah:
A. Menurut Revrisond Baswir (1998:7) adalah sebagai berikut:
“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.
B. Indra Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian/definisi Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:
“… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan adalah :
1. Non-Profit Motive
2. Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb
3.Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
4. Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis
5. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik
Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.
Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi publik memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan negaranya menjadi terwujud. Tujuan akuntansi pemerintahan memang bukan mutlak mencari laba, namun bukan berarti diharamkan mencari laba. Atas nama terselenggaranya kehidupan bernegara lebih baik, laba dapat juga diambil, tentu dengan mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi:
A. Badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah).
B. Perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD).
C. Yayasan.
D. Universitas
E. Organisasi politik dan organisasi massa.
F. Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar